BABELTERAKTUAL.COM, BANGKA TENGAH – Kepala Desa (Kades) Nibung bersama Kapolsek Koba, Sat Pol PP dan jajaran mendatangi kawasan lingkar tambang Merbuk, Kenari, dan Pungguk guna menghimbau masyarakat yang melakukan penambangan, agar segera menghentikan aktivitasnya.
Kades Nibung, Astiar mengungkapkan pihaknya tidak mau masyarakat menambang secara ilegal dan membuat masyarakat terlibat masalah hukum. Ia pun sedang berusaha meminta kejelasan, agar segera membuat peraturan yang mengatur penambangan di Merbuk, Kenari dan Pungguk.
“Kemarin kami sudah datang ke kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk untuk menghimbau aktivitas tambang tidak dilakukan dulu, kita juga bingung karena masyarakat butuh mencari nafkah di kondisi saat ini, sehingga juga meminta kepada pemda solusi,” ujarnya, Selasa (4/6/2024).
“Masyarakat ekonominya sedang susah. Tapi tidak mungkin kami melegalkan hal yang ilegal. Kami pemerintah desa senang kalau masyarakat bisa bekerja dan menafkahi keluarga, namun kalau terpentok masalah hukum makan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Maka kami melakukan himbauan,” sambungnya.
Astiar berujar, dirinya datang agar masyarakat lebih paham tentang aturan dan tidak melanggar hukum.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak dalam mengganggu atau menertibkan tambang, karena bukan topoksi dari pekerjaannya.
“Kami cuma menghimbau dan mengingatkan masyarakat. Kami juga sedang berusaha, agar tanah yang masih memiliki timah tersebut bisa dikelola secara swadaya oleh desa untuk masyarakat secara legal. Entah dari pemerintah pusat melalui ESDM atau PT. Timah sendiri,” ujar Astiar.
Ia berharap, ada kebijakan yang jelas serta regulasi yang baik, agar tak ada benturan dan juga konflik yang terjadi terkait daerah Merbuk, Kenari dan Pungguk tersebut.
Sementara itu, Kapolsek Koba Iptu. Mardian menghimbau, agar masyarakat berhenti menambang secara ilegal sampai keluar kebijakan yang ada.
“Kami sudah ke lokasi dan menghimbau, agar masyarakat tidak melakukan penambangan secara ilegal, karena itu jelas melanggar aturan. Kami pun masih melakukan himbauan secara humanis guna menciptakan kondusi yang baik,” ujar Kapolsek Koba.
Iptu. Mardian juga akan melaporkan ke atasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan juga melaporkan keadaan yang ada di lokasi tersebut.
“Kami akan laporkan ke atasan dan nanti arahan bagaiman kami bergerak sesuai perintah atasan,” tuturnya..
Sementara itu, Rikki selaku Ketua Koordinator sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Bangka Tengah menegaskan akan tetap menambang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pokoknya dengan segala resiko kami akan tetap menambang demi maayarakat,” ucapnya.
Selain itu, Jaye yang juga perwakilan penambang mengatakan, penegakan hukum di Bangka Tengah ini terlalu naif. Padahal punya polisi, TNI, kejaksaan dan pengadilan.
“Kami ini dipaksa seperti ini. Pemerintah sudah gagal dan tidak bisa kami percaya lagi. Padahal tinggal atur kami saja. Silahkan ambil pajaknya dan diatur, karena kami cuma mau nambang dengan aman. Kami capek jadi buruh dan hukum tidak bisa diterapkan di lapangan,” tandasnya. (SA)
