Babelteraktual.Com, PANGKALPINANG – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, melakukan rapat koordinasi dengan PT. Timah Tbk. Rapat yang dilakukan di ruang pertemuan Griya Timah Pangkalpinang tersebut, membahas terkait solusi-solusi menyangkut aspirasi masyarakat Babel.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Kemenko Polhukam, Laksda Antongan Simatupang kepada sejumlah wartawan usai melaksanakan rapat koordinasi. Dikatakannya bahwa pihak Menko Polhukam sendiri mengaku banyak menerima surat terkait permasalahan-permasalahan di masyarakat.
“Jadi kita dari Kemenko Polhukam selaku perpanjangan tangan pemerintah harus responsif terhadap aspirasi dari masyarakat, responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Kita banyak menerima surat dari masyarakat, termasuk yang datang langsung ke kementerian. Dan kita harus mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ke PT. Timah ini bukan urusan koreksi ataupun evaluasi, akan tetapi kita berkoordinasi guna merumuskan solusi-solusi terkait aspirasi masyarakat,” jelas Antongan Simatupang kepada wartawan Rabu (26/10/22) siang.
Ditambahkannya, langkah koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam sendiri merupakan implementasi dari tupoksi. Dari hasil rapat koordinasi ini nantinya, akan dibahas untuk menjadi formulasi yang akan dijadikan bahan pembuatan aturan-aturan yang mengakomodir masyarakat.
“Kemenko Polhukam sebagai pengemban fungsi Korsidal, yaitu koordinasi singkronisasi dan pengendalian (Korsidal) terhadap kementerian dan lembaga. Jadi kita akan melihat nanti apakah permasalahan-permasalahan ini perlu penataan soal public policy nya pada level peraturan di kementerian. Targetnya tentu ada. Seperti 2 tahun yang lalu, kita datang ke sini kemudian menghasilkan rekomendasi-rekokendasi atas permasalahan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Pam, PT. Timah yang menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam mengatakan. Bahwa pertemuan antara pihak Kemenko Polhukam dengan PT. Timah tersebut berisi penjelasan tentang teknis penambangan yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk, termasuk upaya-upaya mengakomodir para penambang rakyat.
“Jadi tadi dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam, kita lebih kepada penjelasan tentang penambangan dan tata kelolanya. Kemudian kita juga menjelaskan kebijakan-kebijakan PT. Timah Tbk, terkait upaya mengakomodir kepentingan masyarakat. Yang tentunya harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Termasuk juga kendala atau keterbatasan apa yg dihadapi oleh PT. Timah dalam mengakomodir permasalahan penambang rakyat,” jelasnya.
Dalam kunjungan nya Kemenko Polmukah juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Babel, Polda Babel dan Korem Garuda Jaya. (red)
