Pj Gubernur: “Saya Ingin Jadikan Kep. Babel Sebagai Model Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik”

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin menyebut bahwa dirinya menginginkan agar Provinsi Kep. Babel dapat menjadi percontohan model penerapan kaidah pertambangan yang baik bagi provinsi lain. Menurutnya, jika hal tersebut terlaksana, akan berdampak baik pula untuk Bumi Serumpun Sebalai.

Hal demikian disampaikannya saat rapat terkait pertambangan timah di wilayah Provinsi Kep. Babel, yang bertempat di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kep. Babel, Sabtu (18/2/2023).

“Saya ingin atau bermimpi menjadikan Kep. Babel sebagai model penerapan kaidah pertambangan yang baik. Meskipun itu tidak mudah, tetapi tidak terlalu sulit kalau komitmen itu dilakukan bersama-sama,” katanya.

Menurut Ridwan Djamaluddin, rapat tersebut digelar karena pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat soal tambang ilegal.

“Hari ini, saya mengajak banyak pihak untuk duduk bersama, dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan terkait pertambangan timah di wilayah Provinsi Kep. Babel,” terang Pj Gubernur Kep. Babel

Diketahui, dalam rapat tersebut berbagai pihak menyampaikan banyak hal, baik itu dari sisi keluhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maupun saran dan solusi yang juga saling dilemparkan untuk menghadapi persoalan pertambangan timah di Kep. Bangka Belitung ini.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bustami Rahman menyebutkan bahwa, masyarakat Kep. Babel ini merupakan masyarakat yang baik dan taat dengan aturan pemerintah. Hanya saja, memang dibutuhkan ketegasan dan solusi yang jelas dalam mengarahkan mereka.

“Orang-orang Kep. Bangka Belitung itu baik. Mereka nurut sama pemerintah, asal jangan longgar, harus tegas. Kalau tidak tegas, justru dianggap ngerapek (bahasa Bangka omong kosong),” ujar Bustami.

“Maka dari itu, Pj. Gubernur Ridwan mengajak para peserta rapat yang hadir, untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR YAK! (Layanan Aspirasi Pengaduan Secara Online dan Responsif dalam Pelayanan Publik) semaksimal mungkin, terutama untuk melaporkan tambang ilegal. Juga, bersama-sama sadar bahwa sumber daya alam (SDA) berupa timah untuk dapat dikelola dengan baik, dan sesuai dengaan peraturan yang ada,” tutupnya.(**)