Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Sebut Kinerja Makro di Bangka Belitung Sudah Sangat Baik

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel) sebagai daerah otonomi selama 23 tahun, telah memberikan dampak signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional, serta mengoptimalkan kemandirian daerah agar pelayanan kepada masyarakat Kep. Bangka Belitung dapat berjalan dengan baik.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemprov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, namun dapat di atasi dan dicari jalan keluarnya secara bersama-sama,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat membuka agenda Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Netralitas ASN, di Ruang Pasir Padi, Kamis (7/6/23).

“Hal ini dikatakannya tidak terlepas dari kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait,” tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Babel Tahun 2022, lanjut Suganda, diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.95,28 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp.57,80 triliun. Di mana ekonomi Prov. Kep. Babel Tahun 2022 tetap tumbuh positif di angka 4,40%.

“Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai Pj. Gubernur, kami sudah menyampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 1 April-30 Juni 2023,” ungkapnya.

Pemprov. juga memperhatikan secara seksama, serta menindaklanjuti kebijakan pusat terkait dengan reformasi birokrasi dan netralitas ASN. Di mana tujuan reformasi birokrasi tersebut untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai core values berakhlak.

“Penerapan sistem merit merupakan reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh Pemprov. Kep. Babel, yakni penyederhanaan struktur organisasi, terlaksananya penyesuaian sistem kerja pasca penyetaraan jabatan dalam proses penyederhanaan birokrasi, melakukan pemetaan kompetensi melalui assessment untuk percepatan meritokrasi dan penilaian dari Komisi ASN dari 267,5 pada April 2023, menjadi 286,5 pada Mei 2023,” jelasnya.

Sedangkan untuk memastikan netralitas ASN di lingkungan Pemprov Babel, Suganda telah menerbitkan surat edaran nomor 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023, tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN dan pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Babel.

“Artinya, ASN dan pegawai kontrak di lingkungan Pemprov. Kep. Babel, wajib menjaga kenetralitasannya pada pemilu 2024. Netralitas berarti tidak berpihak atau tidak ikut/tidak membantu salah satu pihak dalam hal ini kontestan (partai politik, calon kepala negara, maupun calon kepala daerah),” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Akmal Malik mengapresiasi atas kinerja makro dan pencapaian Provinsi Bangka Belitung yang sudah sangat baik.

“Saya mengapresiasi Bangka Belitung. Dengan dana yang terbatas, tapi memiliki beberapa prestasi yang sudah cukup baik,” ujarnya.

Selain itu, dari Brainstorming hari ini Akmal juga memberikan masukan dengan menekankan poin penting yang terletak pada basis perencanaan.

“Seharusnya, sebuah performance atau kinerja basisnya adalah perencanaan. Masalahnya, apakah perencaan yang selama ini kita buat sudah berbasis kebutuhan real yang berkenaan dengan masyarakat,” jelasnya.

Karena menurutnya, posisi provinsi lebih rumit di mana tugas provinsi bisa tumpang tindih dengan tugas kabupaten, termasuk di dalamnya tumpang tindih anggaran.

“Jadi, provinsi punya kewenangan, begitu pula dengan kabupaten. Sehingga, harus ada sinergi antara dana desa dan dana kabupaten untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Untuk itu, secara substansi kita ingin teman-teman Babel kembali melakukan tabayun antara kabupaten dengan desa,” pungkasnya. (red)