Kejati Babel Mulai Usut Dugaan Korupsi di BUMD, LSM Tombok: Kita Sangat Mendukung

BABELTERAKTUAL.COM, BANGKA SELATAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), saat ini mulai mengusut kasus dugaan korupsi terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dikelola oleh PT Bangun Basel.

Apa yang dilakukan Kejati Babel tersebut, langsung mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi (Tombok).

Anggota Tombok, Mawardi, menilai Kejati Babel sudah mengambil sikap yang sangat baik dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi, yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

“Kita sangat mendukung langkah yang diambil oleh Kejati Babel. Apalagi langkah-langkah tersebut sudah lama tidak muncul kepermukaan. Padahal informasi dugaan penyelewengan penyertaan modal BUMD PT Bangun Basel sudah tidak asing lagi terdengar selama ini,” ujar Mawardi, Senin (10/7/2023).

Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak Kejati Babel tidak pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada BUMD, milik PT Bangun Basel tersebut.

“Siapapun yang terlibat dalam sebuah kasus tersebut, saya harap Kejaksaan Tinggi tidak akan pandang bulu. Penanganan kasus tersebut, harus dilakukan secara serius hingga tuntas, serta kasus itu harus dibawa sampai ke pengadilan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebab semua warga negara berlaku sama dihadapan hukum,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LSM Tombok, pada tahun 2008 yang lalu, Pemkab Bangka Selatan sudah menyalurkan dana sebesar Rp 5 milyar rupiah kepada BUMD PT Bangun Basel. Dari penyaluran dana tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 milyar. Hal tersebut terungkap dari hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Dari data yang kita himpun, pada tanggal 21 November 2008, penyertaan modal kepada PT. Bangun Basel itu sebesar 5 Milyar. Hal itu berdasarkan SP2D Nomor 4147/SP2D/LS/BL/2008 yang diterbitkan oleh BPK RI perwakilan Babel per 31 Desember 2011. Dengan demikian sebesar Rp 2,9 milyar tidak dapat diyakini kewajarannya,” bebernya.

Ia menjelaskan, terkait kasus ini pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tidak pernah terbuka atas pengungkapan kasus tersebut. Padahal, Jaksa sebelumnya sudah pernah turun untuk melihat perkembangan kasus tersebut. Begitu juga dengan hasil panitia khusus investigasi DPRD Bangka Selatan untuk BUMD tidak ada kejelasannya sama sekali.

“Anehnya saat itu tahun 2015, tidak ada temuan kerugian negara oleh Kejari Bangka Selatan, kenapa tidak dikembalikan berkas-berkas surat BUMD PT Bangun Basel, seperti surat lapang lahan Kokamur yang sudah ditahan sejak Kejari yang lama,” jelasnya.

Padahal sebelumnya, tim penyidik BPK RI telah mengirimkan surat nomor 3/S/TIM-LKPD Basel/4/2012 tanggal 13 April 2012 kepada PT Bangun Basel, mengenai permintaan pelaporan keuangan perusahaan komparatif tahun 2010 dan 2011. Laporan keuangan PT Bangun Basel itu menegaskan kondisi perusahaan yang tidak aktif.

“Namun tahun buku 2011 BUMD Basel tidak pernah membuat laporan serta menyajikan terkait laporan keuangan. Sedangkan laporan yang diserahkan kepada tim adalah laporan keuangan untuk tahun 2009 dan 2010. Dan belum lagi ada tunggakan pajak lainnya,” pungkasnya. (*)