Puluhan Emak-emak Unjuk Rasa, Tuntut Hak Pendidikan Anak

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzholimi (Almaster) melakukan unjuk rasa di halaman depan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menyampaikan aspirasinya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tidak merata.

“Kami rela meninggalkan rumah untuk memperjuangkan hak Anak kami mendapat pendidikan,” kata Puspasari salah satu Emak-emak yang melakukan orasi dalam unjuk rasa tersebut, di Pangkalpinang, Senin.

Puspasari mengatakan kecewa terhadap pemerintah provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) jumlah sekolah negeri di Kota Koba yang sangat minim sehingga anaknya sulit diterima di sekolah negeri.

“Kami minta para pejabat memahami kesulitan kami dan tolong jangan biarkan anak kami putus sekolah” ujarnya.

Dalam orasinya Perwakilan Almaster, Apri Panzupi mengatakan pendidikan adalah tanggungjawab negara dan Pemprov Babel harus hadir karena masyarakat menunggu jawaban Dinas terkait dan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Babel untuk bertanggungjawab kepada Anak-anak yang sampai saat ini belum sekolah.

“Hari ini mari kita samakan persepsi dan tekad untuk memperjuangkan hak Anak-anak dalam mendapat pendidikan yang layak di negeri ini. Pejabat-pejabat tolong perhatikan dan jangan hanya duduk dan memanfaatkan fasilitas saja,” kata Apri Panzupi.

Menurut Apri, berdasarkan data ada 812 siswa-siswi yang lulus SMP di tahun ini dan SMA SMK Negeri di Koba mampu menampung 828 siswa, namun karena di SMA Negeri 1 Koba rombel atau kelasnya di kurangi 1, yang sebelumnya ada 8 rombel menjadi 7 rombel sehingga tidak semua siswa-siswi dapat tertampung.

“Sampai saat ini ada 34 anak yang belum sekolah karena bingung mau sekolah dimana. Di Koba hanya ada 1 SMA Negeri dan 2 SMK negeri, tidak ada SMA swasta di Koba, hanya ada 2 Pondok Pesantren saja,” ujarnya.

Ia juga meminta Dinas pendidikan Babel agar dapat mengkaji untuk bisa membangun SMA Negeri 2 karena hanya di Kota Koba yang memiliki 1 SMA Negeri, sangat berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya.

“SMA Negeri 1 siap menambah rombel tapi tidak diizinkan dinas terkait karena akan mempengaruhi sekolah swasta. Sekolah swasta di Koba hanya ada 2 pondok pesantren, tidak mungkin yang non muslim harus masuk ke Ponpes,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan belum adanpejabat terkait yang menerima aksi damai para pendemo.(EL/BR)