DPRD Setujui Raperda Wali Kota Pangkalpinang Menjadi Perda

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Dr. H. Maulan Aklil (Molen) menyampaikan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh seorang kepala daerah.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna Ke-15, Masa Persidangan III, tahun 2023 DPRD Kota Pangkalpinang terkait Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (24/7/23).

“Penyampaian Raperda tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati maupun Wali Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 194 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ucap Molen.

“Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tambahnya.

Diterangkan Molen, bersamaan dengan Raperda yang telah disampaikan tersebut disertakan juga laporan keuangan audited Pemerintah Kota Pangkalpinang, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta catatan atas laporan keuangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang lalu.

“Idealnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah harus selesai selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berikutnya, sehingga pemeriksaan atas laporan keuangan dapat dilakukan pada bulan berikutnya, dan ini berarti pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD tersebut sudah final dan lebih awal dapat diselesaikan, sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan ke DPRD dapat lebih cepat dilaksanakan, dan akan mempercepat pula proses penyampaian perubahan APBD tahun anggaran berjalan,” jelas Molen.

“Alhamdulillah Kota Pangkalpinang untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022, mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian“ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ini merupakan WTP yang keenam untuk Kota Pangkalpinang,” timpalnya.

Lebiha jut, Molen merasa bersyukur Raperda yang sebelumnya disampaikan Pemkot Pangkalpinang telah disetujui DPRD Pangkalpinang menjadi Perda, tentang pertanggungjawaban tahun anggaran 2022.

“Saya mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya. (**)