Pj Gubernur Suganda akan Segera Selesaikan Temuan-temuan BPK 2022

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu, mengatakan akan segera menyelesiakan temuan-temuan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.

Hal ini, dikatakan Suganda saat menghadiri Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi Babel tahun 2022, di Ruang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Babel, Jumat (11/08/23).

“Mengenai temuan-temuan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan, secara bertahap akan segera kita selesaikan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Babel tetap dapat dipertahankan,” jelas Suganda.

Beberapa hari yang lalu, Pj Gubernur Suganda mengatakan, komisi-komisi dan fraksi yang ada di Babel telah melakukan pembahasan terhadap Rakerda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Telah juga dilaksanakan dengar pendapat dan meminta penjelasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel sesuai dengan mitra kerja komisi yang bersangkutan.

“Terhadap kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan di tahun 2022, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun hal-hal khusus yang menjadi catatan setiap fraksi di DPRD, akan kami jadikan bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya, guna memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa selanjutnya,” papar Suganda.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Babel Herman Suhadi yang diwawancara bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Naziarto, mengungkapkan beberapa skala prioritas pada APBD Perubahan tahun 2023.

“Untuk APBD Perubahan, kita ada beberapa prioritas. Pertama, di bidang pendidikan terkait kisruh atas permasalahan PPDB yang kemarin,” ungkap Herman Suhadi.

“Jadi APBD Perubahan ini akan menitikberatkan pada persiapan kebutuhan kelas bagi masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah negeri, dengan mempercepat terealisasinya sekolah-sekolah baru,” imbuhnya.

Herman Suhadi berharap, prioritas pada bidang kesehatan, pada APBD Perubahan dan APBD 2024 ini, seluruh masyarakat Babel sudah UHC (target 96%), yang artinya, sudah memiliki sistem penjaminan kesehatan. Untuk itu, sarana dan prasarana, serta pelayanan di rumah sakit agar dapat ditingkatkan.

Kemudian, prioritas atas penanganan stunting dilakukan dengan jalan turun langsung ke desa, memberikan makanan tambahan, dan juga memberikan insentif kepada kader yang terlibat secara langsung menangani stunting.

Selain itu, intervensi atas kemiskinan ekstrem dengan jalan memberikan subsidi ke masyarakat. Hal ini tentu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemprov, BPKP, serta BPK sebagai pendampingan.

“Target kita, secepat mungkin Kep. Bangka Belitung ini keluar dari kemiskinan ekstrem. Kita berlomba bagaimana caranya agar kemiskinan ekstrem itu keluar dari Kep. Bangka Belitung. Kami dari DPRD berharap agar Kep. Bangka Belitung menjadi provinsi pertama yang keluar dari kemiskinan ekstrem ini,” pungkasnya.(**)