Soal Perizinan Perusahaan Kebun Sawit, Beliadi Undang BPN Provinsi Babel

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Tim Pansus Stabilitas Harga Tandan Buah Segar Sawit dan Syarat Perizinan Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berjalan melaksanakan tugasnya lebih kurang 2.5 bulan dalam rangka melakukan pengumpulan data terkait perizinan perkebunan sawit.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi saat berdiskusi dengan BPN Provinsi Babel di Ruang Kerjanya, Senin (25/9/23).

“Kami sudah melakukan pengumpulan data dengan memanggil perusahaan sawit, tinjauan lapangan ke lokasi perkebunan sawit dan ke masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna menghimpun data dalam melindungi hak masyarakat Babel,” ujar legislator asal Beltim ini.

Menurutnya, ada beberapa perusahaan sawit yang menjadi sorotan DPRD dan perlu mendapat perhatian khusus terkait perpanjangan izin HGU.

“Ada tiga perusahaan yang saat ini menjadi atensi dan catatan penting bagi kami untuk ditinjau kembali keberadaannya,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

“Yang pertama PT. Steelindo Wahana Perkasa (PT. SWP), Selanjutnya PT Foresta Lestari Dwikarya, PT. Sahabat Mewah dan Makmur (PT. SMM). Jadi ini harus kita perhatikan,” tambahnya.

Sementara itu, Slamet Setiyadi, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN menyampaikan bahwa terkait permasalahan perizinan perusahaan tersebut PT Foresta Lestari Dwikarya dan PT. Sahabat Mewah dan Makmur (PT. SMM) membenarkan bahwa perpanjangan izin hanya dapat dilakukan 2 kali setelah terbit izin pertama kali selama 35 tahun yaitu perpanjangan pertama untuk 25 tahun dan perpanjangan kedua maksimal 35 tahun.

“Terkait izin HGU dapat dikeluarkan selama jangka waktu 70 tahun dan bahkan 95 tahun serta terkait perpanjangan izin HGU PT. Steelindo Wahana Perkasa (PT. SWP) sebelum kewajiban plasma terpenuhi 20%, secara aturan yang diketahui juga tidak mengatur hal tersebut tetapi apa yang menjadi masukan DPRD akan disampaikan serta dikoordinasikan ke atasan,” jelasnya.

“Tim pansus akan terus berjalan melakukan penggalian data, dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Kejagung, KPK serta Setneg, harapan saya Tim Pansus DPRD Babel dapat menyelesaikan persoalan perizinan sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin dan meminta agar Kanwil BPN dapat bekerjasama dengan memberikan data-data yang diperlukan guna kelancaran Tim Pansus dalam mengambil keputusan,” tutupnya.