BRiNST Gelar Webinar Di Balik Jor-joran RKAB Timah dan Terungkapnya Korupsi SDA

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – PT Babel Resource Institue (BRiNST) menggelar webinar nasional dengan tema “Dibalik Jor-Joran RKAB Timah dan Terungkapnya Korupsi SDA” bersama aparat penegak hukum dan awak media melalui zoom meeting.

Direktur BRiNST, Teddy Mabinanda mengatakan carut marut bisnis pertambangan timah hingga saat ini tidak terbendung, dengan alih-alih penyelamatan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa. Dan negara turut andil memberikan peluang secara luas eksploitasi timah tanpa kontrol.

“Ekspor timah yang jor-joran menjadi sorotan, apalagi saat praktik penambangan timah secara ilegal dan jual beli timah ditangan kolektor atau pengepul timah ilegal masih terjadi di Babel,” katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan data, ekspor timah tahun 2022 lalu mencapai 74.408MT dengan rincian 19.825MT oleh PT Timah Tbk dan 54.255 MT private smelter. Pada semester I tahun 2023, PT Timah tbk selaku pemilik konsesi terbesar di Indonesia mengekspor 8.307 MT timah , sedangkan smelter swasta mengekspor 23.570MT.

“Di semester I-2023 Berdasarkan data hingga juni 2023 yg diolah BRINST dari Kementrian Perdagangan, ekspor timah deri Indonesia mencapai 31.876,55 MT, sebagian besar ekspor tersebut berasal dari smelter swasta,” ujarnya.

Dikesempatan ini Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHLBEE) Jampidsus Kejagung RI, Dr Undang Mungopal, juga menyampaikan beberapa modus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini terjadi di sektor pertambangan.

“Ada banyak tindak pidana di pertambangan tanpa izin. Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah),” kata Undang Mungopal saat menjadi narasumber di webinar tersebut.

Ia mengatakan beberapa modus lain yang sering dilakukan dalam tipikor di sektor pertambangan, yakni pemanfaatan hutan secara ilegal untuk pertambangan, tidak dilakukan renegosiasi peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral.

“Seperti yang kita ketahui, suap atau gratifikasi didalam izin usaha pertambangan. Berdasarkan undang-undang terbaru upaya suap dalam sektor pertambangan masuk dalam gratifikasi apabila yang menerimanya pejabat atau penyelenggara negara,” ujarnya.

Saat ini untuk menangani kasus Tipikor pada sektor pertambangan tidak cukup dengan UU Tipikor saja. Jampidsus saat ini langsung melakukan penyitaan ke aset-aset tersangka, untuk meminimalisir kerugian negara.

Seperti yang diketahui, pada pasal 35 ayat (1) huruf k UU nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung mempunyai kewenangan penerapan asas oportunis” menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang selalu mengutamakan pengembalian kerugian negara.(El)