Begini Pandangan Walikota Molen Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat

BABELTERAKTUAL.COM, PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil atau yang akrab disapa Molen, menjawab atas Pemandangan Umum yang disampaikan dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (06/11/23) siang.

Molen mengatakan, berkenaan dengan pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat DPDR Pangkalpinang, ia mengucapkan terima kasih telah menerima pengajuan 3 (tiga) Raperda untuk dapat diteruskan pada tingkatan pembahasan lebih lanjut ditingkat Pansus.

“Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, telah menerima pengajuan 3 Raperda untuk dapat diteruskan pada tingkatan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus,” ujar Molen.

Terkait 3 pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat, Molen menyampaikan bahwa:

1. Terhadap Raperda tentanf Pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pajak atas izin penjualan minuman keras.
   a. Pemkot Pangkalpinang telak melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman berakohol di tempat-tempat hiburan dan hotel-hotel di Kota Pangkalpinang, berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2015. Tentang pelarangan terhadap pemgadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Dinas Koperasi, UMKm dan Perdagangan Pangkalpinang secara komunikasi lisan telah menghimbau para distributor dan sub distributor minuman beralkohol untuk tidak mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di wilayah Kota Pangkalpinang. Akan tetapi sebagian pelaku usaha tempat hiburan, restoran dan hotel telah memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. Begitu juga dengan distributor atau sub distributor minuman beralkohol di Kota Pangkalpinang. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa berdasarkan pembagian kewenangan penerbitan perizinan minuman beralkohol untuk izin distributor/sub distributor maupun penjual langsung minuman beralkohol golongan A merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
   b. Berdasarkan hasil pengawasan dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, beberapa tempat tersebut masih menjual minuman beralkohol karena memiliki SKPL-A yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
   
2. Terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Masuk Tapak Kawasan Wisata Pasir Padi Pangkalpinang, terkait retribusi yang diterima Pemkot Pangkalpinang berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1989 tidak ada. Pada saat itu Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Masuk Tapak Kawasan Pasir Padi Pangkalpinang belum mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2029 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya terkait pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga saat ini masih diatur berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011, diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

3. Terhadap Raperda penyertaan modal Pemkot Pangkalpinang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pemkot Pangkalpinang sudah melakukan analisis investasi dalam setiap penyertaan modal sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode yaitu:
   a. Metode penilaian investasi tradisional:
   (Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan).
   b. Metode aliran kas yang didiskonkan (discounted cash flow/DCF).
   (Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah Ner Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). NPV dihitung dengan cara mengunakan discounted aliran kas dimasa datang (future cash flow) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal (opportunity cost of capital). NPV diperoleh dengan cara penyerangan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas dimasa depan yang di present value-kan. IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai nol. Atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyertakan aliran kas bersih dimasa datang (future net cash flow) dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima. (Wln)