BABELTERAKTUAL.COM, INDONESIA – Pulau Jawa adalah pulau dengan penduduk terbanyak di dunia. Setidaknya terdapat lebih dari 149 juta penduduk tinggal di wilayah tersebut. Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 56% total penduduk di Indonesia. Dengan demikian, lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di pulau dengan wilayah seluas 127.569 km² tersebut.
Tingginya populasi penduduk yang bermukim mengakibatkan beban Pulau Jawa semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalah turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air.
Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dapat menjadi gerbang pembuka pintu investasi yang lebih besar bagi wilayah di luar Pulau Jawa. Pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa dapat menjadi jalan pembuka dalam mencapai pemerataan ekonomi di jangka panjang. Hal ini tentunya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang
berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Dalam implementasinya, pemerintah memakai pendekatan “Indonesia Sentris”. Pendekatan ini merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Pulau Jawa. Tepatnya, dengan memacu percepatan pembangunan infrastruktur proyek-proyek strategis nasional yang disebar di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok, sebagai jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran sekaligus mampu meningkatkan daya saing bangsa.
Seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo pada side event Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7 and Partner Countries yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Ia menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pelabuhan atau seaport hingga jalan tol sebagai upaya menekan ketimpangan yang terjadi.
Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ini telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat- pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN). Ini merupakan upaya untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia Sentris dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan pemindahan IKN telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari
prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia. Pembangunan IKN diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.
Sebuah studi oleh Quistorff (2015) mengupas dampak-dampak utama dari perubahan ibu kota yang dialami Brazil. Studi tersebut menunjukkan bahwa
perubahan ibu kota memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aspek-aspek ekonomi ibu kota baru seperti jumlah pekerjaan dan pendapatan. Di sisi lain, ibu kota sebelumnya tidak mengalami pengurangan signifikan dari segi pendapatan dan jumlah pekerjaan.
Kombinasi pembangunan infrastruktur yang merata akhirnya membuahkan hasil bagus dalam angka investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Tanah Air di sepanjang 2023 mencapai Rp 730,8 triliun atau mencapai 51,5% dari total realisasi. Ini meningkat 14,8% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp 636,3 triliun.
Hal yang menggembirakan adalah angka investasi itu didominasi dari luar Pulau Jawa. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif terus diupayakan untuk memberikan manfaat kepada semua kelompok masyarakat, serta didistribusikan secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Masifnya pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkonstribusi positif dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju 2045 dapat terwujud. Semoga. (Rls)
