BABELTERAKTUAL.COM, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, melakukan penilaian tugas penjabat kepala daerah triwulan II rabu (11/1/23), penilaian ini langsung dipimipin Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw.
Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 057/2409/IJ Tanggal 6 September 2022 tentang Penyampaian Data Dukung dalam rangka Penilaian Penjabat Kepala Daerah menyebutkan bahwa, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kepada Penjabat Daerah sekaligus memberi arahan dan masukan terhadap Penjabat yang telah dilantik dengan indikator penilaian meliputi tiga aspek, yakni aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pj Gubernur provinsi Babel Ridwan Djamaluddin dengan didampingi oleh Kepala Bappeda, Bakuda, Biro Pemerintahan Provinsi Babel serta Inspektur, memaparkan 13 aspek yang mendukung tiga indikator penilaian pelaksanaan tugas penjabat daerah Provinsi Babel.
Adapun ke-13 aspek tersebut yakni, aspek pelayanan publik, pembangunan, keuangan, kepemimpinan kepala daerah, kebijakan daerah, pemerintahan desa, kelembagaan, kepegawaian, trantibum Linmas, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, kerja sama daerah, dan inovasi daerah.
“Total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.049.328.152.058,-. Dari nominal tersebut, sebesar 11 persennya atau sebesar Rp 337.844.436.141,- dialokasikan untuk urusan kesehatan,” ujarnya.
Sementara sesuai ketentuan, telah dianggarkan dana sebesar 32,7%, setara dengan Rp 1 triliun dari total Rp 3.049.328.152.058,- anggaran APBD Perubahan Provinsi Kep. Babel yang antara lain untuk penyediaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan, yakni pembangunan ruang laboratorium, ruang praktek, ruang kelas, kantin, dan SMA/SMK/Pendidikan khusus.
Kemudian, dari aspek pembangunan daerah, anggaran infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman sudah dianggarkan sebesar 40% dari APBD. Antara lain di bidang sarpras jalan, SDA, PSU, terutama di kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi.
“Adapun progres capaian infrastruktur pekerjaan umum antara lain penyelesaian pembangunan infrastruktur pendukung G20 seperti peningkatan jalan dan pembangunan pedestrian Jalan Sriwijaya, Belitung, dan peningkatan jalan menuju Geosite Open Pit Namsalu Belitung Timur sebagai destinasi UGG, jalan dalam kondisi mantap 91,37% dengan panjang total jalan provinsi 850 km,” tambahnya
Progress capaian infrastruktur perhubungan meliputi operasional Pelabuhan Tanjung Ular per Oktober 2022 dengan kapasitas dermaga 1000 DWT, operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato per November 2022, serta pengadaan dan pembangunan perlengkapan jalan ALPHIL untuk mendukung G20.
Pj. Gubernur Ridwan juga menyampaikan bahwa dengan sinergi semua pihak, Provinsi Kep. Babel juga sukses dalam penyelenggarakan Development Working Group (DWG) G20 yang dilaksanakan bulan September 2022 yang lalu.
“Babel pun telah menerapkan penggunaan energi baru terbarukan sebesar 17,2 %. Dalam komposisi 17,2% itu, 65% dari biomassa kelapa sawit. Karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan mendapat penghargaan pada ajang Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2022,” ujarnya.
Upaya mengkonversi kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan untuk diarahkan masuk ke IUP, khusus kegiatan di wilayah laut dikatakannya telah dilakukan persetujuan sebanyak 360 Ponton.
“Satu lagi, pihak kami terus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan, seperti penghijauan di lahan kritis, kelestarian ekosistem laut melalui penetapan kawasan konservasi laut daerah melalui program Hijau Biru Babelku. Program ini melibatkan stakeholder secara luas. Untuk mendorong implementasi program Hijau Biru Babelku, kita berupaya agar program ini juga dapat dimasukkan dalam muatan lokal di pendidikan dasar sampai menengah secara berkesinambungan,” pungkasnya.
Dirinya berharap penilaian ini akan menjadi evaluasi dan motivasi untuk kemajuan Negeri Serumpun Sebalai kedepannya. (**)
