BABELTERAKTUAL.COM, BANGKA TENGAH – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Bangka Tengah, Padlillah, mengungkapkan bahwa pembayaran penghasilan bulan tertentu untuk Kepala Desa (Kades), BPD, dan perangkat desa se-Bangka Tengah sudah dicairkan.
Dikatakan Padlillah, pemberian penghasilan bulan tertentu ini sudah dalam proses transfer sejak Rabu (27/3) kemarin.
“Pemberian penghasilan bulan tertentu ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada unsur Pemerintah Desa se-Bangka Tengah,” ujarnya, Senin (1/4/2024).
“Bagaimanapun, Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tantangan dan kendala di masyarakat begitu beragam dan memerlukan penanganan yang tidak mudah. Hal ini menjadi perhatian serius Bapak Bupati Algafry,” tambahnya.
Ia berharap penghasilan bulan tertentu ini bisa memberikan berkah manfaat untuk rekan-rekan kades dan perangkat desa serta BPD.
“Semoga pemerintah desa se-Bangka Tengah semakin baik lagi kinerjanya, tetap bersatu untuk mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah ini,” ucapnya.
Disampaikan Padhillah, kebijakan yang diambil pihaknya ini terkait dengan peraturan Kemendagri RI yang menyebutkan bahwa kades dan honorer tidak mendapatkan THR, karena bukan ASN.
“Pengalokasian penghasilan bulan tertentu ini diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,” ucapnya.
Ia juga berharap adanya pemberian penghasilan bulan tertentu ini bisa terus memotivasi unsur Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini tidak serta-merta muncul menanggapi hal viral terkait tidak adanya THR untuk kades dan honorer, namun Bupati bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah memikirkan ini, bahkan sejak 2023 lalu.
“Jadi ini tahun kedua diberikannya penghasilan bulan tertentu. Memang jumlah nominalnya tidak signifikan, karena tergantung kemampuan desa dan pemerintah kabupaten. Harapannya ini semua bisa berjalan lancar dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin serta kontinyu untuk dilaksanakan di tahun-tahun mendatang,” imbuh Padlillah. (SA)
